Dikonfirmasi Soal Gagal Menjalin Kemitraan Yang Baik Dengan Pers di OKI, Pihak PT. Sampoerna Agro Bungkam

Mentreng.com  |  Kayuagung – PT. Sampoerna Agro Tbk. Region Sumatera menjadi sorotan setelah munculnya pemberitaan yang menyebut perusahaan tersebut dinilai gagal menjalin kemitraan yang baik dengan organisasi pers dan wartawan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Pernyataan ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) OKI, M. Abbas Umar, yang menegaskan bahwa PT. Sampoerna Agro Tbk. seolah mengabaikan eksistensi organisasi pers yang bernaung dalam PPWI.

“Sebagai organisasi pers berskala internasional, seharusnya keberadaan PPWI OKI tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, PT. Sampoerna Agro justru menunjukkan ketidakmampuan dalam membangun hubungan yang baik dengan insan pers,” ujar Abbas beberapa hari lalu.

Menanggapi isu tersebut, sejumlah wartawan yang tergabung dalam PPWI OKI mencoba meminta klarifikasi dari pihak PT. Sampoerna Agro Tbk. melalui Media Relations Manager, Fajar Suryono, pada Senin (31/3/2025).

Jurnalis Agung Jep, yang mewakili rekan-rekannya, mengirimkan pesan melalui WhatsApp guna mendapatkan tanggapan resmi dari perusahaan terkait tudingan yang beredar.

“Izin Bapak, konfirmasi atau tanggapannya. Terima kasih,” demikian pesan yang dikirim oleh Agung Jep.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan tersebut tak kunjung mendapatkan balasan, dan pihak PT. Sampoerna Agro Tbk. tetap memilih diam.

Sikap bungkam perusahaan ini justru menimbulkan pertanyaan di kalangan jurnalis dan masyarakat. Mengapa PT. Sampoerna Agro Tbk. tidak memberikan klarifikasi? Apakah benar ada masalah dalam kemitraan dengan media di OKI?

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial yang berhak mengkritisi kebijakan publik maupun perusahaan yang berdampak pada masyarakat. Sementara itu, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008 menegaskan bahwa badan publik atau perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan transparan kepada publik.

Jika PT. Sampoerna Agro Tbk. tetap memilih diam, maka bisa muncul dugaan bahwa perusahaan memang mengabaikan prinsip keterbukaan informasi dan kemitraan dengan pers.

Menurut beberapa pakar konsultan ekonomi menyatakan ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebab PT. Sampoerna Agro Tbk. memilih bungkam dalam menanggapi isu kegagalan kemitraan dengan pers di OKI. Berikut beberapa faktor yang bisa menjelaskan sikap mereka:

1. Strategi Menghindari Kontroversi.

Perusahaan besar sering kali memilih untuk tidak memberikan tanggapan langsung terhadap pemberitaan yang dianggap berpotensi memperbesar kontroversi. Mereka mungkin sedang mempertimbangkan dampak hukum, reputasi, dan strategi komunikasi sebelum memberikan respons resmi.

2. Tidak Menganggap Isu Ini Prioritas.

PT. Sampoerna Agro Tbk. mungkin merasa bahwa kritik dari PPWI OKI bukanlah ancaman besar bagi operasional mereka. Bisa jadi, mereka tidak melihat perlunya menanggapi, terutama jika mereka merasa tidak memiliki kewajiban khusus terhadap organisasi pers tertentu.

3. Kurangnya Protokol Media Relations yang Efektif.

Bungkamnya pihak perusahaan juga bisa menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi perusahaan, terutama dalam menjalin hubungan baik dengan media lokal. Jika perusahaan tidak memiliki strategi yang jelas dalam menangani media, mereka mungkin memilih diam daripada memberikan jawaban yang bisa memperkeruh keadaan.

4. Menunggu Arahan dari Manajemen Pusat.

Sebagai perusahaan berskala besar, setiap pernyataan yang keluar dari PT. Sampoerna Agro Tbk. bisa berdampak luas. Kemungkinan besar, perwakilan di Region Sumatera masih menunggu instruksi dari kantor pusat sebelum memberikan tanggapan resmi.

5. Adanya Masalah Internal dalam Perusahaan.

Bisa jadi, ada persoalan internal yang sedang terjadi di tubuh PT. Sampoerna Agro Tbk. terkait dengan kemitraan media. Jika ada perubahan kebijakan, pergantian manajemen, atau konflik kepentingan, hal ini bisa menyebabkan perusahaan memilih untuk tidak berkomentar sampai semuanya jelas.

6. Menghindari Potensi Tuntutan Hukum.

Jika ada kemungkinan bahwa respons mereka bisa menimbulkan konsekuensi hukum, perusahaan mungkin lebih memilih bungkam sementara agar tidak terjebak dalam pernyataan yang bisa digunakan melawan mereka di kemudian hari.

7. Menganggap Media Tidak Netral.

Ada juga kemungkinan bahwa perusahaan merasa media yang mengkritik mereka memiliki agenda tertentu atau tidak bersikap netral. Jika mereka merasa bahwa pemberitaan yang muncul tidak adil atau cenderung berpihak, mereka mungkin memilih untuk tidak merespons langsung.

Diamnya PT. Sampoerna Agro Tbk. bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari strategi komunikasi, ketidaksiapan memberikan jawaban, hingga kemungkinan adanya masalah internal. Jika mereka terus bungkam, justru bisa menimbulkan persepsi negatif di mata publik, yang seharusnya bisa dihindari dengan komunikasi yang lebih terbuka dan profesional.

Apakah perusahaan akan memberikan tanggapan dalam waktu dekat, atau justru membiarkan isu ini semakin berkembang? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari PT. Sampoerna Agro Tbk. (PPWI TIM/Red)

Print Friendly, PDF & Email

Pos terkait