By : Jacob Ereste
Mentreng.com – Anak kemarin sore yang dimanjakan oleh orang tuanya, sungguh berbahaya ketika memimpin negeri ini. Apalagi, belum apa-apa sudah menunjukkan selera kemewahan di tengah kesengsaraan rakyat untuk membeli bahan pangan pokok yang harganya serba melambung tinggi tak terkendali.
Berbagai bantuan subsidi yang diberikan itu pun, sesungguhnya berasal dari duit rakyat juga yang didulang dari pajak yang terus melonjak, mulai dari beras impor yang sudah dientit hingga gas dan lintrik sampai rekening air, meski suplaynya pun serba biarpet macet.
Anehnya, perusahaan yang dikelola oleh negara justru disuplay oleh perusahaan swasta seperti untuk PDAM di Tangerang. Contoh nyata sejumlah perusahaan yang dikelola negara ini memang terkesan lucu dan aneh, selalu saja mengaku rugi. Sementara untuk perusahaan yang mengelola jenis produk atau jasa yang sama tampak semakin maju dan mulai berhasrat melakukan monopoli, sehingga perusahaan yang dikelola oleh negara tak cuma keok, tapi langsung gulung tikar. Untuk kemudian diberikan pengelolaan oleh pihak swasta.
Maka itu jadi semakin aneh ketika pemerintah menyemangati yayasan pendidikan swasta untuk ikut diatur dengan cara yang tidak sejalan dengan tujuan pihak yayasan dengan mengarahkan tata kelolanya secara komersial. Bukan lagi bersemangat melakukan pelayanan sosial.
Keganjilan dalam kebijakan serupa ini tak ubahnya seperti membuka peluang untuk para dokter asing ikut menyerbu lapangan kerja yang justru bisa dilakukan oleh anak bangsa sendiri. Akibatnya anak kandung asli negeri sendiri semakin merana, tidak mendapat lapangan pekerjaan yang seharusnya jadi perhatian pemerintah untuk mengutamakan tenaga kerja daru negeri sendiri yang melimpah jumlahnya di negeri kita, Indonesia.
Dalih yang tidak bermutu justru dikatakan karena kualitas tenaga kerja keluaran Indonesia tidak memiliki daya saing maupun nilai tambah yang bisa diandalkan. Dalih konyol serupa ini jelas mempermakukan pemerintah yang seharusnya memberi pelatihan seperti kewajiban yang harus dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah banyak menelan anggaran melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak berbeda dengan instansi pemerintah yang lain seperti BPIP yang sudah dijanjikan Presiden akan diberi sanksi akibat salah urus tentang pasukan pengibar bendera Pusaka pada perayaan HUT RI di IKN Penajam, Kalimantan Timur pada tahun 2024.
Kegaduhan politik sejak awal Pemilu Presiden hingga menjelang Pilkada pada akhir tahun 2024, seakan telah mampu mengalihkan rasa lapar rakyat dan menjadi acara penghibur diri untuk melupakan segenap himpitan hidup yang terus mendera entah sampai kapan puncak dan bentuk akhirnya kelak, sehingga banyak orang khawatir akan terjadi peristiwa yang lebih dakhsyat dari kondisi dan situasi saat reformasi 1998 terjadi dua puluh enam tahun silam.
Kondisi dan situasi yang gawat inilah kini menjadi perhatian Firum Negarawan, GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia), Forum Lintas Agama serta Forum Kebangsaan yang dimotori Sri Eko Sriyanto Galgendu bersama sejumlah tokoh agama, para purnawirawan dan kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk merumuskan sikap waspada yang paling bijak untuk menjadi pegangan bersama agar tidak kembali terperosok dalam jurang kehancuran yang sama.
Seusai aksi besar buruh dan mahasiswa serta bersama elemen masyarakat yang marah akibat pembangkangan terhadap konstitusi terkait Putusan MK, kini menyusul aksi besar pekerja jasa Ojek dan Kurir online meminta perhatian pemerintah karena jaminan kerja dan kesejahteraannya justru lebih memprihatinkan dibanding kaum buruh pada umumnya.
Masa kegentingan serupa ini sungguh sangat mengkhawatirkan karena suhu ya terus meninggi saat menjelang pergantian dan pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto pada akhir tahun 2024. Harap-harap cemas ini sejujurnya menambah kegelisahan rakyat banyak yang enggan dan diam untuk tidak mengatakannya.
Monas, 29 Agustus 2024
